Ketua Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) Firli Bahuri minta beberapa kepala wilayah di daerah Propinsi Jawa Barat (Jawa barat) untuk rapatkan barisan dalam pembasmian korupsi dengan mengaplikasikan upaya-upaya penangkalan korupsi dalam tata urus pemerintah. Diakhir rapat koordinir di Bandung itu, Firli minta Gubernur Jawa barat untuk menyapa bupati atau wali kota di daerah Jawa barat yang nilai Pantauan Centre for Prevention masih rendah untuk menggerakkan usaha penangkalan korupsi lewat pembaruan tata urus pemda.
https://majalahnews.info/seorang-penjaga-gawang-belgia-wafat-sesudah-selamatkan-sepakan-penalti/
"Saya ajak semua bupati dan wali kota rapatkan barisan untuk memberantas korupsi karena korupsi ialah kejahatan serius. Korupsi mengakibatkan negara tidak berhasil dalam merealisasikan arah bernegara, yaitu keadilan sosial," papar Firli Bahuri dalam info tercatatnya, Selasa 16 Maret 2021.
Menurut Firli, korupsi tidak cuma kejahatan yang bikin rugi keuangan atau ekonomi negara tapi sebagai sisi dari kejahatan merebut hak rakyat. Dalam tatap muka itu, semua 27 kepala wilayah di Jawa barat yang datang tanda-tangani loyalitas bersama dalam rencana memberikan dukungan program pembasmian korupsi terpadu.
Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil mengingati bupati dan wali kota di daerah Jawa barat, terutamanya yang barusan memegang untuk siaga dalam mengurus pemerintahannya.
"Tatap muka ini kali penting karena banyak kepala wilayah baru hingga perlu rekonsilasi atas mekanisme birokrasi-nya. Selain itu, kepala wilayah baru tidak boleh terbuai oleh status baru. Sama sesuai instruksi KPK, harus juga konsentrasi pada penangkalan korupsi. Harga paling mahal kepala wilayah ialah political will. Yakinkan perputaran atau perubahan karyawan objektif. Hindari praktek transaksi bisnisonal," sebut ia.
Sama sesuai data KPK per 2020, score keseluruhan penerapan tata urus pemerintah di Pemerintah provinsi Jawa Barat yang tercakup dalam mekanisme program Pantauan Centre for Prevention (MCP) ialah 91,80 %. Keseluruhan score itu terdiri dari optimasi akseptasi wilayah sejumlah 67,79 %, management asset wilayah 93,70 %, rencana dan penganggaran APBD 96,40 %, penyediaan barang dan jasa 91,68 %, Servis Terintegrasi Satu Pintu (PTSP) 100 %, management Aparat Sipil Negara (ASN) 94,96 %, dan pengokohan Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) 96,72 %.
AHY mengharap KPK memberi ruangan untuk Lukas Enembe untuk menyembuhkan diri saat sebelum jalani semua proses hukum.
Ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengharap proses hukum pada Lukas Enembe berjalan baik
Penangkapan Lukas Enembe pada Selasa lalu disertai kekacauan oleh simpatisannya. Belasan orang sempat diamankan polisi.
Ulur tarik penentuan Lukas Enembe jadi terdakwa berjalan lumayan lama. Sesudah dievakuasi ke Jakarta, sekarang sedang dirawat di RSPAD.
Diambil dari Mayoclinic, keracunan makanan disebabkan karena kuman atau beberapa hal yang beresiko dalam minuman atau makanan itu.
Penangkapan terdakwa kasus gratifikasi itu terjadi saat Lukas Enembe sedang makan siang yang lokasinya tidak jauh dari basis Brimob Polda Papua
Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan ada beberapa asset Lukas Enembe yang diambil alih oleh team penyidik sebagai tanda bukti.
PPA Kejagung melakukan lelang barang rampasan negara punya terpidana korupsi dan pencucian uang pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
KPK mengatakan sudah lakukan penutupan rekening punya Lukas Enembe dan mengambil alih beberapa asset berharganya.
KPK tangkap Lukas Enembe ketika akan lakukan penerbangan ke luar wilayah. Info jika Lukas akan kabur telah dikantongi awalnya.
